Sikka — Pulau Palue di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi sorotan utama Kementerian PU dalam penanganan pascagempa. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemenuhan air bersih bagi warga yang terdampak bencana di pulau tersebut.
Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026 telah melanda wilayah utara Pulau Flores ini. Sekitar 7.000 warga yang tersebar di delapan desa kini membutuhkan pasokan air darurat dan sumber air tambahan.
Dalam kunjungannya, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa kebutuhan air menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana ini.
"Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang," kata Dody Hanggodo.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw bersama jajaran langsung meninjau kondisi Pulau Palue pada Selasa (18/8/2026). Kunjungan ini juga melibatkan Bupati Sikka Juventus Kago untuk melihat langsung dampak gempa di lapangan.
Tim gabungan mengidentifikasi sekitar 10 titik longsoran yang tersebar di pulau tersebut, dan meninjau tiga titik di antaranya. Mereka juga memeriksa kondisi sumur bor yang dibangun pada 2023, yang memiliki kapasitas sekitar 1,8 liter per detik dan menjadi salah satu sumber layanan air utama bagi masyarakat.
Untuk kebutuhan darurat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirimkan empat unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter ke Pulau Palue. Langkah ini diambil untuk memastikan warga tetap mendapat akses air bersih selama masa tanggap darurat.
BBWS Nusa Tenggara II juga menyiapkan survei geolistrik untuk memetakan potensi sumber air tanah di pulau tersebut. Survei ini menjadi dasar penentuan titik potensial pengembangan sumber air baru agar kebutuhan air masyarakat tidak hanya bergantung pada sumber yang ada saat ini.
Pemulihan Infrastruktur Terdampak Lainnya
Selain sektor air bersih, Kementerian PU juga mengidentifikasi kebutuhan perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang kurang lebih 250 meter di kawasan Maluriu. Langkah ini penting untuk melindungi kawasan permukiman dari ancaman abrasi dan gelombang pasang.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah menyiapkan satu unit excavator tipe PC 200 untuk membersihkan material longsoran di sejumlah titik yang mengganggu akses masyarakat. Pemulihan akses jalan menjadi prioritas agar mobilitas warga dan distribusi bantuan berjalan lancar.
Kementerian PU juga memberikan perhatian terhadap Kantor Camat Palue yang mengalami kerusakan akibat gempa. Perbaikan fasilitas pelayanan publik ini menjadi bagian dari upaya pemulihan menyeluruh pascabencana.
Melalui berbagai langkah tersebut, Kementerian PU memastikan penanganan Pulau Palue dilakukan secara bertahap dengan menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, sebagai prioritas utama pascagempa.
