PADANG — Rapat Koordinasi Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 digelar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Padang, Sabtu (8/8/2026). Forum ini menjadi ajang evaluasi capaian program literasi sekaligus penyelarasan kebijakan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan Perpustakaan Nasional RI.
Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi, yang mewakili Gubernur membuka acara tersebut. Ia menekankan bahwa perpustakaan tidak lagi sekadar tempat penyimpanan buku, melainkan pusat pembelajaran sepanjang hayat dan motor penggerak kesejahteraan masyarakat.
TPBIS Jadi Andalan Tekan Angka Literasi
Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) menjadi fokus utama dalam rakor ini. Melalui program tersebut, masyarakat didorong memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang tukar ilmu, pelatihan keterampilan, hingga pengembangan peluang ekonomi.
"Gubernur mengimbau seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi, mengakselerasi inovasi digital, mengoptimalkan perpustakaan berbasis inklusi sosial, serta terus meningkatkan status akreditasi perpustakaan," kata Medi Iswandi di hadapan para peserta.
Angka TKM Sumbar Masih Rendah, Jangan Cepat Puas
Kepala Perpusnas RI, E. Aminudin Aziz, yang hadir sebagai keynote speech mengingatkan agar Sumbar tidak berpuas diri. Meski TKM provinsi ini berada di atas rata-rata nasional, angkanya masih berkategori rendah.
"Pertanyaannya sekarang, apakah urusan literasi sudah jadi program bersama yang dikerjakan secara bersama-sama? Urusan literasi adalah pekerjaan bersama yang dikerjakan bersama, maka harus jadi tanggung jawab bersama. Ini kata kuncinya," ingat Aminudin.
Ia juga mengapresiasi rekam jejak literasi tokoh-tokoh asal Sumbar yang dinilai kuat. Menurutnya, sejarah intelektual daerah ini bisa menjadi modal besar untuk mendorong budaya baca generasi muda.
Akreditasi Perpustakaan Bukan Sekadar Formalitas
Medi Iswandi mengingatkan para kepala perangkat daerah yang membidangi perpustakaan agar serius menangani akreditasi. Ia menegaskan status akreditasi merupakan indikator kualitas layanan, baik dari sisi administrasi, operasional, maupun pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar, Jumadi, menjelaskan rakor ini bertujuan menyamakan visi pengelolaan perpustakaan se-Sumbar. Forum juga menjadi ruang sinkronisasi perencanaan serta penyelarasan program, kegiatan, dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah.
Dialog Bersama Perpusnas Bahas Strategi Penguatan Literasi
Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan sesi dialog bersama Pustakawan Madya Perpusnas RI. Peserta yang terdiri dari jajaran Dinas Perpustakaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, serta pegiat literasi dari seluruh kabupaten/kota se-Sumbar tampak antusias mengikuti tanya jawab seputar strategi penguatan literasi.
Rakor ini diharapkan menghasilkan langkah konkret yang bisa dieksekusi di tingkat kabupaten dan kota, bukan sekadar seremonial tahunan. Seluruh pemangku kepentingan diminta bergerak bersama mengejar target peningkatan indeks literasi masyarakat.
