SUMATERA BARAT — Feri Amsari: Reshuffle Bukti Kinerja Menteri Belum Sesuai Target
Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari, menilai wacana reshuffle yang beredar justru menjadi indikator awal bahwa para pembantu presiden belum siap bekerja. Menurutnya, kabinet yang ideal berjalan tanpa perlu adanya perubahan besar di tengah jalan.
"Sebenarnya kabinet harusnya sudah berjalan dengan baik tanpa ada perubahan. Artinya kalau ada perubahan, ya mereka tidak siap di kabinet atau kinerjanya tidak memuaskan," ujarnya usai acara Rakyat 'Nguliahi' Kabinet Bayangan di Kalimata, Jakarta Selatan, Kamis (6/8).
Pernyataan ini disampaikan di tengah publik yang menunggu kepastian susunan baru kabinet. Efisiensi anggaran menjadi isu utama yang diangkat, mengingat beban belanja pegawai yang harus ditanggung negara setiap bulannya.
Perbandingan Jumlah Menteri: Kabinet Prabowo vs Kabinet Bayangan
Feri menegaskan bahwa penunjukan menteri bukanlah ajang pembagian kekuasaan politik semata. Ia menyoroti disparitas jumlah yang mencolok antara kabinet resmi dan kabinet tandingannya.
"Tiru dong kami, kalau (Kabinet Bayangan) mampu 15 (menteri), masa negara tidak bisa lebih efektif dan efisien dalam membentuk kabinet," tegasnya.
Ia membandingkan langsung beban kerja dan anggaran yang dikelola. Dengan jumlah yang lebih ramping, ia mengklaim koordinasi kebijakan bisa berjalan lebih cepat tanpa birokrasi yang berbelit.
Anggaran Gaji Menteri Vs Kesejahteraan Publik
Lebih lanjut, Feri mengingatkan agar postur APBN tidak terkuras habis untuk membayar gaji dan tunjangan pejabat tinggi. Ia menekankan bahwa akuntabilitas publik akan dipertanyakan ketika jumlah pejabat politik terlalu banyak.
"Karena itu kita berpikir, sederhanakan orangnya, yang tepat untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan jangan rugikan uang negara yang banyak untuk gaji menteri," katanya.
Ia mendorong pemerintah memprioritaskan alokasi dana untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat. Menurutnya, hak dasar warga negara harus menjadi prioritas utama di atas kebutuhan operasional pejabat.
"Gunakan uang sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan publik dan pastikan publik betul-betul memenuhi standar hak yang mereka seharusnya diberikan oleh negara," pungkasnya.
Konteks Wacana Reshuffle Menjelang 2026
Isu perombakan kabinet mengemuka jelang peringatan kemerdekaan tahun depan. Sejumlah pengamat politik sebelumnya menyebut presiden berhak melakukan evaluasi terhadap menteri yang dinilai gagal mencapai target program prioritas.
Namun, Feri menilai langkah tersebut justru kontradiktif dengan semangat awal pembentukan kabinet yang besar. Ia berpendapat, jika sejak awal komposisi dibuat ramping, risiko kegagalan koordinasi dan pemborosan dapat diminimalisir.
Struktur kabinet saat ini tercatat sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Sebagai perbandingan, era Presiden Joko Widodo sempat memiliki 34 kementerian, sementara Kabinet Bayangan versi Feri hanya mengandalkan 15 kementerian untuk menjalankan fungsi pemerintahan.
