Jakarta - Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan pelayanan publik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89,76. Nilai tersebut menempatkan pelayanan publik Kementerian PU pada kategori sangat baik, dengan tren peningkatan yang konsisten dalam lima tahun terakhir.
"Skor IKM Kementerian PU menunjukkan hasil positif dalam 5 tahun terakhir. Tahun lalu, kategorinya sangat baik. Ini perlu kita apresiasi," kata Triono, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga Kementerian PU, di Jakarta, dikutip Kamis (30/7/2026).
Triono memaparkan, IKM Kementerian PU berada di angka 78,25 pada 2021, naik menjadi 83,59 pada 2022, lalu 86,18 pada 2023. Tren positif berlanjut ke 88,22 pada 2024, hingga akhirnya mencapai 89,76 pada 2025.
Profil dan Cakupan Responden Survei Kementerian PU
Sebanyak 635 responden dilibatkan secara representatif dari 50 UPT/Balai pada 5 unit organisasi, yakni Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Konstruksi, dan Badan Pengembangan SDM.
Cakupan responden yang luas ini membuat survei dinilai representatif atas kondisi pelayanan publik di kementerian yang kini dipimpin Menteri Dody Hanggodo. Pengambilan data kuesioner berlangsung 15 September–5 Oktober 2025 dengan formula Krejcie and Morgan.
Dari sisi gender, 68 persen responden laki-laki dan 32 persen perempuan. Usia 31–40 tahun jadi kelompok terbesar (30 persen), diikuti 41–50 tahun (26 persen) dan di atas 50 tahun (14 persen). Responden usia 26–30 tahun mencapai 17 persen, dan di bawah 25 tahun 13 persen.
Dari latar pendidikan, 62 persen responden lulusan S-1, 17 persen S-2, 12 persen SMA/SMK, 6 persen D-3/D-4, dan 3 persen lainnya.
Survei mencatat tiga unsur pelayanan terbaik yakni prosedur pelayanan publik, kompetensi petugas, dan persyaratan pelayanan. Sementara tiga unsur yang masih perlu ditingkatkan meliputi produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.
Triono menyebut, Kementerian PU rutin menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah dialog dua arah dengan pemangku kepentingan. "Tujuannya adalah untuk menginformasikan temuan survei sekaligus menyaring masukan langsung dari pengguna layanan," katanya.
Menanggapi hasil ini, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mengingatkan Kementerian PU agar tidak cepat berpuas diri.
"Kita dukung aksi bersih-bersih di Kementerian PU. Khususnya menyangkut ASN yang terbukti melakukan judol (judi online), jumlahnya ribuan. Apalagi itu temuan PPATK," tegas Trubus.
Trubus turut mendorong Menteri Dody Hanggodo memperketat pengawasan internal dan membangun tata kelola yang bersih di Kementerian PU.
"Pengawasan serta tata kelola di Kementerian PU bisa semakin tertib. Jika memang (karyawan PU) tidak bisa dibina ya diganti saja. Kalau masih bisa ya dipertahankan," pungkasnya.
Baca juga: Menteri Dody Akui Masalah Internal Kementerian PU Sangat Serius.
