SUMATERA BARAT — JUDUL: PLN dan Pemprov Papua Selatan Teken MoU Listrik, Target Rasio Elektrifikasi Tembus 100 Persen LEAD: PT PLN (Persero) dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah otonomi baru (DOB) tersebut pada Senin (15/6/2026). Kesepakatan ini menjadi kunci untuk mendongkrak Rasio Elektrifikasi (RE) Papua Selatan yang saat ini sudah mencapai 99,12 persen, sekaligus mengantisipasi lonjakan kebutuhan listrik seiring maraknya pertumbuhan usaha di wilayah setempat. Keandalan pasokan listrik diharapkan tidak hanya menerangi rumah-rumah warga, tetapi juga memutar roda ekonomi dan menarik investasi baru ke ujung timur Indonesia.
Pemetaan Kebutuhan Listrik Jadi Prioritas Utama
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menekankan pentingnya pemetaan menyeluruh untuk mengukur kesesuaian antara kapasitas suplai dan kebutuhan listrik masyarakat. Langkah ini dinilai krusial untuk menyusun proyeksi yang matang dalam mengantisipasi lonjakan beban daya, terutama karena sektor usaha di wilayahnya mulai tumbuh masif.
"Kita harapkan dengan MoU ini pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten yang ada dalam satu pemerintahan Provinsi Papua Selatan, bisa ikut mengambil bagian dalam penyelenggaraan elektrifikasi, baik rumah maupun perusahaan yang ada di wilayah Papua Selatan," jelas Apolo dalam keterangan resmi yang diterima di Merauke.
PLN: MoU Jadi Payung Hukum untuk Kerja Sama Teknis
General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Papua dan Papua Barat, Roberth Rumsaur, mengapresiasi gerak cepat pemerintah daerah yang bersedia bersinergi langsung dengan PLN. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi tonggak penting untuk mempermudah langkah nyata perusahaan listrik pelat merah dalam menerangi wilayah timur Indonesia secara merata.
"Kami sangat mengapresiasi respons positif dan kesediaan Pemprov Papua Selatan untuk bersinergi langsung dengan PLN dalam menerangi wilayah ini. MoU ini menjadi kontrak payung luar biasa yang akan segera kami tindak lanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih tajam, teknis, dan terperinci," ungkap Roberth.
Rencana Tindak Lanjut: dari Nota Kesepahaman ke Operasional Lapangan
Sebagai tindak lanjut, Nota Kesepahaman yang menjadi payung hukum awal ini akan segera diturunkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang memuat rincian teknis operasional di lapangan. Dengan adanya kepastian hukum ini, distribusi kelistrikan diharapkan bisa berjalan optimal dan andal hingga ke wilayah pelosok Papua Selatan.
