PADANG — Sistem peringatan dini konflik sosial di Sumatera Barat dinilai berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Penilaian itu disampaikan Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik dalam kegiatan komunikasi sosial di Kantor Badan Kesbangpol Sumbar, Rabu (15/7/2026).
Menurut Akmal, kunci dari model ini adalah konsep guru wali yang sudah berjalan di sekolah-sekolah Sumbar. Guru wali, katanya, membangun komunikasi intensif dengan peserta didik sehingga perubahan sikap atau perilaku mencurigakan bisa cepat diketahui.
"Konsep guru wali yang diterapkan di Sumatera Barat merupakan langkah yang sangat baik karena mampu membangun komunikasi yang kuat antara guru dan peserta didik. Model seperti ini berpotensi menjadi contoh nasional dalam membangun sistem peringatan dini berbasis sekolah," ujarnya.
Akmal menekankan bahwa penguatan sistem deteksi dini tidak bisa hanya bertumpu pada sekolah. Ia mendorong kolaborasi antara guru wali, orang tua, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Badan Kesbangpol, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, tokoh agama, dan masyarakat.
Dorongan itu muncul menyusul kasus dugaan perakitan bom oleh seorang siswa MAN 3 Padang beberapa waktu lalu. Menurut Akmal, kejadian itu menjadi alarm bahwa paham intoleran dan ekstremisme bisa menyasar generasi muda jika tidak ada sistem pengawasan yang terpadu.
Di sisi lain, Akmal mengapresiasi kondisi kerukunan umat beragama di Sumbar yang dinilai tetap aman dan kondusif. Ia menyebut FKUB sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi konflik di tengah masyarakat.
Namun, ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala klasik yang dihadapi FKUB, tidak hanya di Sumbar tetapi juga di banyak daerah. Menurunnya kemampuan fiskal pemda disebut sebagai penyebab utama.
Meski begitu, Akmal menegaskan bahwa program pembinaan kerukunan harus dipandang sebagai investasi sosial, bukan sekadar pos belanja. Ia berjanji akan membantu memperjuangkan nomenklatur dan ruang anggaran bagi FKUB pada Tahun Anggaran 2027.
Kepala Badan Kesbangpol Sumbar, Mursalim, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan hibah sebesar Rp 1,4 miliar untuk FKUB Provinsi Sumbar pada APBD 2027. Anggaran itu direncanakan untuk mendukung program pembinaan kerukunan, dialog lintas agama, mediasi, deteksi dini, dan pencegahan konflik sosial keagamaan.
Mursalim menambahkan, pihaknya terus melakukan pembinaan melalui komunikasi sosial, fasilitasi, koordinasi, dan pemantauan situasi. Penguatan peran organisasi kemasyarakatan juga dilakukan untuk mencegah berkembangnya intoleransi, radikalisme, dan potensi konflik sosial.
Sekretaris FKUB Provinsi Sumbar, Rifki, mengakui bahwa kondisi kerukunan di daerah masih aman. Namun, ia mengingatkan bahwa perkembangan isu nasional, pengaruh media sosial, intoleransi, dan radikalisme tetap menjadi ancaman, terutama bagi generasi muda.
"Salah satu langkah antisipatif itu bisa kita lakukan melalui penguatan pendidikan toleransi, dialog lintas agama, dan sistem deteksi dini," kata Rifki.
Kegiatan komunikasi sosial ini dihadiri oleh Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama Ditjen Polpum Kemendagri Bisri, jajaran FKUB Sumbar, serta pejabat di lingkungan Kesbangpol Sumbar. Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi menjaga kerukunan dan membangun sistem peringatan dini yang melibatkan sekolah, keluarga, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat.