PADANG — KPU Sumatera Barat dan Universitas Negeri Padang (UNP) segera merumuskan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mencakup tiga bidang utama: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen menyebut, selama ini sejumlah kegiatan seperti nonton bareng film “Tepatilah Janji” hingga penggunaan gedung UNP untuk seleksi calon anggota KPU sudah berjalan, namun belum didukung dokumen legal yang jelas.
“Sinergi yang sudah berjalan baik ini akan semakin kuat dengan adanya dukungan legal yang formal,” ujar Surya Efitrimen, Kamis (11/6/2026).
Mahasiswa Bisa Magang, Pegawai KPU Bisa Kuliah Lagi
PKS ini membuka peluang magang bagi mahasiswa UNP di lingkungan KPU Sumbar. Di sisi lain, pegawai KPU juga mendapat kesempatan melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi di UNP. Surya Efitrimen menilai, skema ini menciptakan ekosistem demokrasi yang saling menguntungkan antara institusi penyelenggara pemilu dan kampus.
“Kolaborasi ini bertujuan memperkuat partisipasi masyarakat melalui pendekatan akademik yang lebih terstruktur,” kata Surya Efitrimen.
Rektor UNP: Bukan Sekadar Administrasi
Rektor UNP Krismadinata menyambut baik rencana kerja sama ini. Ia menekankan, kolaborasi dengan KPU bukan sekadar urusan administrasi, melainkan upaya membangun peradaban demokrasi yang lebih baik melalui akademisi.
“Ini bukan sekadar kerja administrasi, tetapi bagaimana kita membangun peradaban demokrasi yang lebih baik melalui akademisi,” ujar Krismadinata.
Menurutnya, dari sinergi ini diharapkan lahir relawan-relawan demokrasi yang kompeten dari kalangan kampus. Civitas academica UNP bisa menjadi agen edukasi pemilu yang masif di tengah masyarakat.
Target: Tingkatkan Partisipasi Pemilih di Sumbar
KPU Sumbar menargetkan, dengan adanya dukungan akademik dari UNP, tingkat partisipasi pemilih di Sumatera Barat pada pemilu mendatang bisa terus meningkat. Selama ini, angka partisipasi di provinsi tersebut masih menjadi perhatian, terutama pada segmen pemilih muda dan pemilih pemula.
Edukasi yang dilakukan mahasiswa dan dosen UNP diharapkan bisa menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini sulit terpapar sosialisasi KPU. “Kami ingin pendekatan akademik ini membuat pemilih lebih sadar dan kritis, bukan sekadar datang ke TPS,” pungkas Surya Efitrimen.
