SOLOK — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok, Nurzal Gustim, menyatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah taktis untuk merealisasikan target tersebut. Fokus utama penguatan internal adalah pemanfaatan teknologi digital secara masif.
“Monev KI 2026 ini menjadi momentum emas bagi Pemko Solok untuk terus berbenah. PPID Utama Kota Solok akan bergerak masif meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas SDM pengelola, pemenuhan sarana prasarana, serta optimalisasi teknologi digital secara proaktif,” ujar Agus, sapaan akrabnya, didampingi Kabid Pelayanan PPID Utama, Rano Efmon.
Kompetisi Ketat 461 Badan Publik
Gelaran Monev KI tahun ini disebut lebih kompetitif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, ajang tersebut diikuti oleh 461 badan publik lintas sektor se-Sumatera Barat. Setiap instansi dinilai kepatuhannya terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, saat membuka acara menegaskan bahwa di era media sosial saat ini, tuntutan transparansi masyarakat semakin tinggi. Pemerintah provinsi menargetkan 50 persen badan publik di bawah pemprov mampu meraih predikat informatif.
Bukan Sekadar Penghargaan
Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Idham Fadhli, menambahkan bahwa Monev ini bukan sekadar ajang penilaian atau perebutan penghargaan. Menurutnya, kegiatan ini merupakan instrumen strategis untuk mengukur kepatuhan badan publik terhadap UU Keterbukaan Informasi sekaligus membangun budaya transparansi yang mengakar di lingkungan pemerintahan.
Komitmen Pemkot Solok untuk naik kelas ini disampaikan langsung oleh Nurzal Gustim usai menghadiri peluncuran resmi Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 oleh KI Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Kamis (4/6/2026).
