SUMATERA BARAT — Moeldoko mengeklaim penggunaan mobil listrik bisa mengurangi beban subsidi BPJS dan BBM pemerintah. Pernyataan itu disampaikan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/10), dengan alasan udara lebih bersih membuat masyarakat lebih sehat. Klaim manfaat ekonomi ini belum disertai data kuantitatif soal besaran penghematan.
Ketua Umum Partai Perindo sekaligus mantan Panglima TNI Moeldoko menyampaikan pandangannya soal dampak kendaraan listrik terhadap anggaran negara. Ia menyebut ada dua pos subsidi yang berpotensi tergerus jika populasi EV terus bertambah, yakni layanan kesehatan melalui BPJS dan bahan bakar minyak.
Menurut Moeldoko, logikanya berjalan dari kualitas udara. Lingkungan yang lebih bersih diyakini menurunkan angka kesakitan warga, sehingga klaim layanan kesehatan ikut mengecil.
Moeldoko menjelaskan, masyarakat yang lebih sehat berdampak langsung pada kebutuhan layanan kesehatan. Bila kebutuhan itu berkurang, subsidi BPJS yang ditanggung pemerintah ikut menyusut.
"Di balik itu, ternyata, dengan masyarakat yang sehat, membuat kebutuhan BPJS berkurang. Sehingga, kocek pemerintah untuk memberikan subsidi BPJS jadi berkurang," tuturnya di Kemayoran.
Ia juga menyinggung soal warisan lingkungan untuk generasi berikutnya. Pengguna EV, menurut Moeldoko, berkontribusi membangun lingkungan yang bersih sehingga anak-cucu bisa menghirup udara segar.
Selain kesehatan, Moeldoko mengeklaim pengguna kendaraan listrik secara langsung mengurangi beban subsidi BBM. Setiap orang yang beralih ke EV, katanya, berarti satu konsumen bahan bakar fosil berkurang.
"Berikutnya, secara langsung, siapapun yang menggunakan EV berkontribusi mengurangi beban subsidi BBM dari pemerintah," kata dia.
Dua klaim itu ditarik dari satu premis yang sama: berkurangnya konsumsi bahan bakar dan membaiknya kualitas udara. Moeldoko menegaskan penggunaan EV tak hanya soal polusi, tapi juga manfaat ekonomi bagi APBN.
Perlu dicatat, pengurangan beban subsidi BPJS dan BBM ini masih sebatas klaim manfaat. Tidak ada angka konkret soal berapa rupiah penghematan yang bisa diraih pemerintah dari peralihan ke kendaraan listrik.
Besaran dampak EV terhadap kesehatan masyarakat dan anggaran negara tetap butuh data lapangan. Tanpa itu, klaim penghematan subsidi belum bisa diukur, apalagi dijadikan dasar kebijakan fiskal.
Pernyataan Moeldoko muncul di tengah dorongan pemerintah mempercepat adopsi kendaraan listrik. Insentif untuk EV sudah berjalan, termasuk pembebasan pajak dan keringanan impor, meski serapan di pasar konsumen masih bertahap.