Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya mengembangkan energi panas bumi (geothermal) sebagai tulang punggung konsep Green Province. Dari total potensi 1.651 MW yang tersebar di 22 titik tujuh kabupaten, Gubernur Mahyeldi Ansharullah mengakui pemanfaatan energi bersih ini baru mencapai 5 persen. Komitmen tersebut disampaikan Mahyeldi di Padang, Jumat (21/8/2026), menindaklanjuti kehadirannya pada pembukaan The 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta.
PADANG — Angka pemanfaatan panas bumi di Sumatera Barat masih jauh dari potensi yang dimiliki daerah. Dari cadangan 1.651 megawatt (MW) yang tersebar di 22 titik pada tujuh kabupaten, baru sekitar 5 persen yang dikonversi menjadi energi listrik.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyebut pengembangan energi baru terbarukan (EBT) ini menjadi prioritas dalam arah pembangunan daerah. Komitmen tersebut juga telah disampaikannya saat menghadiri Opening Ceremony The 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta beberapa waktu lalu.
"Alhamdulillah, kita termasuk salah satu daerah yang sudah menyatakan komitmen dalam pemanfaatan panas bumi. Kita memang konsen dengan geothermal dan itu sudah kita kemas dalam konsep Green Province," tegas Mahyeldi di Padang, Jumat (21/8/2026).
Pengembangan panas bumi di Sumbar saat ini bertumpu pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh di Kabupaten Solok Selatan. PLTP yang telah beroperasi itu memiliki kapasitas terpasang sekitar 86 MW.
Percepatan berikutnya tengah berjalan melalui proyek Muara Laboh Unit-2 berkapasitas 80 MW. Proyek ini menyerap investasi sekitar USD490 juta dan ditargetkan beroperasi pada akhir 2027.
Selain Solok Selatan, sejumlah langkah eksplorasi juga terus digenjot. Pengeboran sumur eksplorasi Bonjol di Pasaman Barat dan survei pendahuluan di wilayah Cubadak Panti menjadi bagian dari rencana jangka panjang pemerintah provinsi.
Mahyeldi mengakui pengembangan panas bumi tidak seperti membangun pembangkit konvensional. Kebutuhan modal yang besar menjadi faktor utama yang menentukan laju proyek di lapangan.
"Tantangannya tentu investasi dan bagaimana kita mendapatkan pihak pengusaha yang mau masuk. Karena itu, kita berharap ada percepatan dan dukungan dari kementerian terkait, sehingga pemanfaatan energi baru terbarukan kita bisa lebih maksimal," katanya.
Pemerintah daerah disebutnya terus mendorong percepatan pengembangan wilayah kerja panas bumi. Kepastian regulasi dan kemudahan bagi investor menjadi kunci agar potensi yang ada tidak berhenti sebagai data.
Pengembangan geothermal tidak hanya dimaknai sebagai upaya menambah pasokan listrik. Bagi Mahyeldi, sektor ini punya efek berantai terhadap perekonomian masyarakat di sekitar wilayah kerja.
"Ini bukan hanya soal listrik, tetapi bagaimana potensi energi bersih yang kita miliki dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," pungkasnya.
Selain panas bumi, Sumbar juga disebut tengah menggarap potensi energi terbarukan lain seperti tenaga air dan surya. Seluruhnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060.
Harapan pemerintah provinsi, semakin banyak investor yang masuk dalam beberapa tahun ke depan. Dengan dukungan kementerian dan percepatan proses perizinan, tujuh kabupaten dengan 22 titik potensi geothermal itu bisa segera berkontribusi nyata bagi pasokan energi nasional.