PADANG — Pemerintah Kota Padang memastikan produk-produk lokal dari petani, nelayan, hingga pelaku UMKM harus melalui proses standarisasi agar bisa masuk sebagai pemasok pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil agar program nasional tersebut memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.
"Pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan dan peternak lokal harus distandardisasi agar bisa masuk dalam ekosistem pemasok pangan ini," kata Wali Kota Padang, Fadly Amran, Rabu.
Fadly menjelaskan, seluruh produk lokal yang hendak disuplai ke dapur MBG harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Proses ini mencakup aspek keamanan pangan, kebersihan, hingga tata kelola operasional di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Saya berharap seluruh dapur MBG mampu memenuhi standar terbaik dari aspek mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan hingga tata kelola operasional," ujar mantan Wali Kota Padang Panjang itu.
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sekaligus Sekretaris Satgas MBG Kota Padang, Alfiadi, mengungkapkan evaluasi dilakukan setiap bulan untuk mengawal mutu pelayanan dari hulu ke hilir. Saat ini, dari target 96 SPPG, sebanyak 72 di antaranya sudah aktif melayani penerima manfaat.
Alfiadi menargetkan 24 SPPG sisanya akan beroperasi penuh dalam dua hingga tiga bulan ke depan. "Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan wali kota, seluruh SPPG harus menjadi yang terbaik," ujarnya.
Selain standarisasi produk, Pemkot Padang juga fokus pada infrastruktur pendukung. Fadly menginstruksikan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum dan dinas terkait untuk menjamin ketersediaan akses air bersih di seluruh dapur SPPG.
Pemkot juga mengingatkan pengelola yayasan dan SPPG agar tetap tertib administrasi terkait regulasi pembangunan gedung dan pemanfaatan lahan daerah. "Program prioritas tetap harus berjalan namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan," tegas Fadly.