JAKARTA — Kabupaten Padang Pariaman menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang masuk dalam daftar penerima bantuan stimulan pemulihan pascabencana dari Kementerian Sosial. Total anggaran yang digelontorkan secara nasional mencapai Rp967,5 miliar untuk 10 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa penyaluran ini merupakan periode kesembilan dari rangkaian bantuan untuk penanganan kedaruratan jangka menengah. "Hari ini kita menyalurkan bantuan-bantuan untuk bencana Sumatra di 10 kabupaten. Jumlahnya hampir Rp1 triliun yang kita salurkan kali ini, dan akan terus berlanjut pada periode berikutnya jika pendataan sekunder sudah tuntas," ujarnya.
Kemensos mendistribusikan paket stimulan melalui layanan PT Pos Indonesia untuk menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota. Skema ini dipilih demi memastikan kecepatan dan ketepatan penyaluran kepada lebih dari 82 ribu kepala keluarga penerima manfaat.
Paket bantuan terdiri dari tiga komponen: pemenuhan isi hunian tetap, bantuan jaminan hidup (jadup) untuk tiga bulan ke depan, serta dana stimulan ekonomi untuk menggerakkan kembali usaha warga terdampak. "Personel pendamping sosial di daerah akan terus memantau agar dana digunakan secara produktif untuk memulihkan ketahanan ekonomi keluarga," kata Saifullah yang didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo.
Berdasarkan data Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, alokasi dana terbesar jatuh ke Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp448,2 miliar untuk 39.263 keluarga. Disusul Kota Langsa senilai Rp374,6 miliar bagi 31.772 keluarga terdampak.
Untuk Sumatera Barat, bantuan difokuskan di Kabupaten Padang Pariaman. Sementara itu, tiga daerah di Sumatera Utara yang menerima adalah Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Di Aceh, bantuan menjangkau enam daerah: Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bireuen, Gayo Lues, Pidie Jaya, dan Kota Langsa.
Saifullah menegaskan bahwa seluruh data sasaran berbasis kepala keluarga merupakan usulan resmi pemerintah daerah setempat. Data tersebut telah divalidasi secara ketat oleh Satgas PRR bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghindari duplikasi dan kesalahan sasaran.
Penyaluran tahap ini merupakan bagian dari fase pemulihan jangka menengah pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera beberapa waktu lalu. Kemensos memastikan bantuan akan terus berlanjut pada periode berikutnya setelah pendataan sekunder rampung dilakukan di lapangan.