SUMATERA BARAT — Ketua Komite Rakyat Hanoi, Vu Dai Thang, memberikan penjelasan resmi di balik pembatalan kebijakan tersebut dalam sebuah sesi diskusi tentang perencanaan dan pengelolaan kota. Menurut Thang, skema subsidi universal untuk konversi kendaraan awalnya sempat diusulkan, namun ditinjau ulang karena implikasi finansial yang terlalu besar.
"Memberikan dukungan secara luas di seluruh wilayah akan membutuhkan pengeluaran anggaran yang sangat besar. Transformasi ini tidak bisa diselesaikan dalam beberapa tahun, tetapi harus dilakukan secara bertahap," ujar Thang dalam forum tersebut, seperti dikutip dari Vietnam.vn.
Alih-alih mencakup seluruh warga, pemerintah kota memutuskan untuk memfokuskan bantuan pada kelompok yang paling terdampak secara langsung oleh transisi energi. Kelompok prioritas yang dimaksud meliputi rumah tangga miskin, keluarga yang berjasa dalam revolusi, dan keluarga yang berhak atas kebijakan preferensial.
Kebijakan baru ini merupakan bagian dari peta jalan transisi kendaraan Hanoi yang lebih luas, dengan target utama mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap. Pemerintah kota telah menjabarkan dan mengkategorikan tahapan transisi untuk mencapai target tersebut dalam jangka panjang.
Dalam kesempatan yang sama, Vu Dai Thang juga menyoroti pentingnya perencanaan yang matang sebelum pembangunan fisik dilakukan. Ia menegaskan bahwa perencanaan harus mendahului pembangunan untuk memberikan arahan yang jelas bagi pengembangan kota.
Salah satu poin yang diangkat adalah pengembangan ruang bawah tanah yang akan segera dan gencar dilakukan, terutama untuk sistem kereta api perkotaan. "Ini adalah bidang yang sangat baru dan secara hukum kompleks," kata Thang. Pemerintah saat ini tengah merancang peraturan tentang desentralisasi dan pendelegasian wewenang untuk menangani situasi yang muncul, termasuk masalah kompensasi ketika konstruksi bawah tanah melewati pondasi rumah tinggal.
Di area stasiun kereta bawah tanah pusat, Hanoi akan mengizinkan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dari rata-rata. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan efisiensi transportasi umum, sejalan dengan tujuan pembangunan perkotaan modern kota tersebut.
Mengenai masalah perumahan, Thang mengungkapkan bahwa Hanoi tidak akan membangun kembali di seluruh lokasi kompleks apartemen lama. Sebaliknya, sebagian besar lahan akan didedikasikan untuk fasilitas umum, taman yang ditata apik, dan ruang hunian bagi warga.
"Sebagai contoh, di distrik Thanh Xuan, yang memiliki lebih dari 30 bangunan tua, jika pendekatan ini diikuti, akan tercipta ruang hidup yang benar-benar baru, bukan hanya blok-blok bangunan yang dijejal bersama," jelas Thang.
Dengan skema perencanaan baru ini, Hanoi berhak menyesuaikan kembali fungsi penggunaan lahan kompleks apartemen lama dan tidak perlu mempertahankan seluruh area sebagai lahan permukiman. Bagi warga, prioritas akan diberikan pada relokasi di tempat tinggal mereka saat ini dengan ruang hunian yang lebih modern. Sementara bagi investor, pemerintah akan menciptakan mekanisme yang memungkinkan mereka memperoleh keuntungan yang wajar dari proyek rekonstruksi.