Pemkab Solok Percepat Pengadaan Tanah untuk Jalan Lubuk Selasih–Surian, 142 Rumah Warga Masih Harus Dibebaskan

SOLOK — Proyek strategis pembangunan ruas jalan Lubuk Selasih–Surian di Kabupaten Solok memasuki tahap kritis. Pemkab Solok saat ini tengah mengejar penyelesaian pengadaan tanah yang menjadi prasyarat utama sebelum pekerjaan fisik dimulai.

Bupati Solok Jon Firman Pandu menyatakan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan infrastruktur ini. Ia mengakui masih ada 142 unit rumah yang harus dibebaskan untuk proses pelebaran jalan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

Anggaran Rp220 Miliar dari Pemerintah Pusat

Dana sebesar Rp220 miliar telah dialokasikan untuk pembangunan ruas jalan ini. Anggaran tersebut diperjuangkan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang memastikan pembangunan jalan memenuhi standar teknis, termasuk lebar badan jalan mencapai 11 meter.

Andre Rosiade menekankan bahwa pembebasan lahan menjadi kunci agar pelaksanaan pekerjaan fisik tidak terkendala. "Kami berharap seluruh pihak terkait dapat bergerak cepat dalam menyelesaikan pembebasan lahan sehingga pembangunan ruas jalan Lubuk Selasih–Surian dapat berjalan lancar dan ditargetkan selesai pada tahun 2027," kata Andre di Solok, Jumat.

Manfaat bagi Konektivitas dan Ekonomi Warga

Jalur Lubuk Selasih–Surian merupakan penghubung vital antara Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Dengan pelebaran dan peningkatan kualitas jalan, arus transportasi di kawasan tersebut diharapkan semakin lancar.

Bupati Jon Firman Pandu optimistis proyek ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Solok dan Sumatera Barat secara umum. "Berharap pembangunan jalan strategis ini dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar dia.

Koordinasi dengan DPR RI dan BPJN

Sebelumnya, Pemkab Solok telah mengikuti rapat koordinasi perencanaan pembangunan Fly Over Padang Luar dan pengadaan tanah paket preservasi jalan Lubuk Selasih–Surian (Kawasan Aia Dingin). Rapat tersebut digelar bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat.

Pemkab Solok berkomitmen terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar proses pengadaan tanah berjalan baik. Percepatan penyelesaian pembebasan lahan menjadi prioritas utama saat ini demi merealisasikan proyek infrastruktur yang sudah lama dinantikan warga kedua daerah.