TANAH DATAR — DPRD Kabupaten Tanah Datar resmi menyerahkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun 2025. Dalam sidang paripurna yang digelar Rabu (13/5/2026), legislatif mendorong evaluasi berkala dan percepatan penyelesaian sengketa batas wilayah yang masih menjadi keluhan warga.
Bukan Sekadar Menerima atau Menolak
Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, menegaskan bahwa rekomendasi ini bukanlah bentuk persetujuan atau penolakan terhadap laporan bupati. “Melainkan kritik dan saran serta pemikiran yang bersifat konstruktif terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan,” ujarnya dalam pidato pengantar.
Menurut Anton, rekomendasi ini akan menjadi bahan penyusunan perencanaan tahun berjalan dan tahun berikutnya. Juga untuk penyusunan peraturan daerah dan kebijakan strategis kepala daerah ke depan.
Tiga Sengketa Batas Wilayah yang Mendesak
Salah satu sorotan utama DPRD adalah masih banyaknya aspirasi masyarakat terkait batas wilayah dengan kabupaten dan kota tetangga. Anggota DPRD Masnefi, yang membacakan lampiran keputusan, menyebut tiga titik konflik yang harus segera dituntaskan: Simawang – Bukik Kanduang, Jaho – Gunuang Padang Panjang, dan Lintau – Lipek Kain di perbatasan Provinsi Riau.
DPRD meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan batas ini. Masalah ini dinilai menghambat pelayanan administrasi dan potensi konflik horizontal di tingkat tapak.
Revitalisasi Sekolah: Sarana Prasarana Masih Banyak Tak Layak
Di bidang pendidikan, DPRD menemukan masih ada sarana dan prasarana sekolah yang tidak layak. Legislatif meminta pemda melakukan revitalisasi pembangunan secara bertahap.
“Tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPj sebelumnya sebagian besar belum maksimal,” kata Masnefi. Oleh karena itu, DPRD mendesak evaluasi dan tindak lanjut secara berkala agar program perbaikan tidak mandek.
Evaluasi Berkala Jadi Kunci
Anton Yondra menambahkan, rekomendasi ini bersifat memberikan pertimbangan dan solusi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Ia berharap pemda tidak hanya menjadikan rekomendasi sebagai dokumen formal, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam program kerja tahun anggaran berikutnya.
Sidang paripurna ini menjadi momen evaluasi tahunan antara eksekutif dan legislatif Tanah Datar. Dengan adanya tiga prioritas utama —batas wilayah, pendidikan, dan evaluasi berkala— publik menanti langkah konkret pemda dalam waktu dekat.
