SUMATERA BARAT — Pemerintah melalui Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) mengumpulkan jajaran direksi perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Rabu (13/5/2026). Pertemuan ini bertujuan merumuskan penguatan sinergi sektor keuangan dalam mendukung program social housing atau hunian terjangkau bagi masyarakat luas.
Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan pentingnya kolaborasi antar-BUMN untuk menghadirkan solusi pembiayaan yang mampu menjangkau lapisan masyarakat terbawah. Fokus utama pembahasan mencakup pengembangan skema pembiayaan yang lebih fleksibel serta peningkatan akses terhadap hunian layak di kawasan permukiman terintegrasi.
"Sinergi antar BUMN harus mampu menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh hunian yang layak," ujar Dony Oskaria dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, BP BUMN menekankan bahwa penyediaan rumah bukan sekadar membangun fisik bangunan, melainkan menciptakan ekosistem pembiayaan yang berkelanjutan. Bank-bank besar seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) diminta menyelaraskan instrumen kredit mereka.
Selain bank konvensional, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) sebagai pemain utama di sektor perumahan serta PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) juga dilibatkan secara aktif. Keterlibatan BSI diharapkan mampu memperluas opsi pembiayaan berbasis syariah yang kian diminati masyarakat Indonesia.
Pembahasan ini secara spesifik menyasar pengembangan skema pembiayaan adaptif. Model ini dirancang agar masyarakat dengan profil risiko beragam tetap dapat mengakses kredit pemilikan rumah (KPR) dengan bunga atau margin yang tetap terjangkau dalam jangka panjang.
Dony Oskaria, yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah. Konsolidasi di bawah Danantara diproyeksikan mampu memberikan daya dorong lebih kuat terhadap kapasitas pembiayaan perbankan pelat merah.
Melalui kolaborasi ini, BP BUMN dan Danantara berupaya mengintegrasikan pembangunan kawasan permukiman yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup dukungan terhadap industri pendukung properti yang melibatkan banyak pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai daerah.
"Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dan BUMN dalam mendukung pembangunan kawasan permukiman yang inklusif, produktif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutur Dony menambahkan.
Penguatan sektor perumahan dinilai memiliki efek domino yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi makro. Dengan mempercepat penyediaan rumah murah, pemerintah secara tidak langsung menggerakkan lebih dari 170 subsektor industri terkait, mulai dari bahan bangunan hingga jasa konstruksi.
BP BUMN optimistis bahwa akses pembiayaan yang lebih mudah akan meningkatkan daya beli masyarakat di sektor properti. Kondisi ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.
"Penguatan sektor perumahan juga dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penguatan sektor properti dan industri pendukungnya," pungkas Dony. Sinergi ini ditargetkan mulai menunjukkan hasil nyata dalam peningkatan angka serapan rumah subsidi dan komersial terjangkau pada periode mendatang.