Ketua DPRD Sumbar Tegaskan Anggaran Pendidikan 2026 Tetap Aman di Tengah Pemulihan Bencana

PADANG — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan komitmen DPRD Sumatera Barat untuk menjaga keutuhan alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, meskipun pemerintah daerah tengah menghadapi kebutuhan besar untuk penanganan dampak bencana hidrometeorologi.

Muhidi menyampaikan bahwa kebijakan pergeseran anggaran guna mendukung pemulihan pascabencana tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan memiliki peran strategis sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan di Sumatera Barat.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang daerah. Dalam kondisi apa pun, anggaran pendidikan harus tetap dijaga agar tidak terdampak oleh kebutuhan jangka pendek, termasuk penanganan bencana,” ujar Muhidi di Padang, Selasa (13/1/2026).

Ia menjelaskan, posisi sektor pendidikan dalam struktur APBD Sumbar 2026 sangat vital. Oleh karena itu, DPRD akan bersikap selektif dan cermat dalam menyikapi setiap usulan pergeseran anggaran, khususnya yang berkaitan dengan sektor darurat.

“Kami akan mengawal secara ketat pembahasan APBD 2026. Setiap kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada program prioritas, terutama pendidikan, agar keberlanjutan pembangunan daerah tetap terjaga,” katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengingatkan bahwa pengabaian terhadap sektor pendidikan demi kepentingan sesaat dapat membawa dampak serius bagi masa depan daerah. Menjaga stabilitas anggaran pendidikan, menurutnya, merupakan langkah penting dalam melindungi kualitas generasi muda Sumatera Barat.

“Generasi muda adalah aset paling berharga. Dengan menjaga anggaran pendidikan tetap utuh, kita sedang memastikan masa depan Sumatera Barat tetap cerah dan berdaya saing,” pungkas Muhidi.