Padang – Pemprov Sumbar mempercepat pendataan kerusakan rumah pascabencana hidrometeorologi dengan finalisasi data bersama bupati, wali kota, dan Forkopimda untuk mendukung pemulihan wilayah, kata Gubernur Mahyeldi, Rabu (28/6).
Pendataan dampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar) tidak hanya dilakukan secara menyeluruh, tetapi juga terus diperbarui secara berkala melalui koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah provinsi tersebut.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa seluruh data kerusakan telah difinalisasi bersama para bupati dan wali kota, serta melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menurutnya, keterbukaan data menjadi prinsip utama agar masyarakat dapat memantau langsung perkembangan penanganan dampak bencana.
“Pendataan kerusakan rumah sudah kami finalisasi bersama bupati dan wali kota serta Forkopimda. Seluruh perkembangan data juga dapat diakses masyarakat melalui dashboardbencana.sumbarprov.go.id sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi,” ujar Mahyeldi.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi saat mengikuti Rapat Koordinasi Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, dan Jumlah Pengungsi Pascabencana Hidrometeorologi di Wilayah Sumatera yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring dari Jakarta. Rapat tersebut diikuti para gubernur serta kepala perangkat daerah terkait dari berbagai provinsi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa percepatan pelaporan data kerusakan rumah warga menjadi kunci utama untuk mempercepat penyaluran bantuan pemerintah. Ia menegaskan bahwa data yang disampaikan harus cepat, akurat, dan valid agar pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak dapat segera direalisasikan.
Tito juga mengingatkan agar pendataan dilakukan secara rinci dan detail dengan pendekatan by name by address, mencakup kategori rumah rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga rumah yang hanyut akibat bencana hidrometeorologi.
Mahyeldi memaparkan, berdasarkan pendataan sementara, bencana hidrometeorologi di Sumbar menyebabkan 4.286 unit rumah mengalami kerusakan berat, 2.954 unit rusak sedang, 6.725 unit rusak ringan, serta 750 unit rumah dilaporkan hanyut. Data tersebut masih terus diverifikasi untuk memastikan akurasi sebelum dijadikan dasar kebijakan lanjutan.
Terkait rencana relokasi warga terdampak, Mahyeldi menegaskan bahwa penentuan lokasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Lokasi relokasi harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), memiliki status lahan yang jelas dan sah, serta memperoleh rekomendasi dari Badan Geologi Kementerian ESDM.
“Yang paling penting, lokasi relokasi tidak boleh terlalu jauh dari permukiman awal masyarakat terdampak, dengan luas lahan minimal satu hektare,” tegasnya.
Saat ini, proses verifikasi rumah terdampak masih terus berlangsung. Pemerintah Provinsi Sumbar melibatkan verifikator dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Universitas Andalas (Unand) guna memastikan validitas data sebelum memasuki tahap pemulihan pascabencana hingga pembangunan hunian tetap. (red)