Enam Kabupaten Sumbar Siapkan Lokasi Pembangunan Hunian Sementara
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan bahwa masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Sumatra Barat akan segera menempati Hunian Sementara (Huntara). Targetnya, seluruh pengungsi dapat menempati Huntara tersebut menjelang bulan suci Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pasca tanggap darurat bencana alam yang diadakan di Auditorium Kantor Gubernur Sumatra Barat. Dalam pertemuan tersebut, BNPB menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana (R3P). Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menjelaskan bahwa R3P bukan sekadar dokumen administratif, melainkan merupakan mandat konstitusi dan regulasi yang menjadi dasar utama dalam pemulihan wilayah. Dokumen ini disusun sebagai panduan perencanaan bersama untuk melaksanakan pemulihan secara komprehensif, terpadu, dan sinergis lintas sektor.
Rustian meminta pemerintah daerah untuk memastikan seluruh kebutuhan pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak teridentifikasi secara menyeluruh. Program dan kegiatan lintas sektor dapat terkoordinasi dengan baik.
BNPB mengungkapkan bahwa sejumlah daerah di Sumatra Barat telah menetapkan lokasi spesifik untuk pembangunan Huntara. Daerah-daerah tersebut meliputi:
Kabupaten Agam
Kabupaten Padang Pariaman
Kabupaten Pesisir Selatan
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kabupaten Tanah Datar
Kabupaten Solok
Selain fokus pada hunian sementara agar masyarakat bisa menjalani ibadah puasa dengan lebih layak, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap). BNPB berharap masa transisi di Huntara tidak berlangsung terlalu lama sebelum nantinya warga direlokasi ke hunian tetap yang lebih aman.
"Kami siapkan lahan-lahannya sehingga nantinya setelah Huntara selesai, dalam waktu tidak terlalu lama masyarakat akan mendapatkan Hunian Tetap dan menjalani hidup jauh lebih baik dari sebelumnya," tambahnya.