SUMATERA BARAT — Kementerian Perindustrian tengah mengkaji pemberian insentif untuk mobil hybrid dan berencana mengusulkannya tahun ini. Besaran insentif belum final karena masih dibahas teknis, dan tidak harus setara dengan insentif mobil listrik. Usulan ini menyasar pertumbuhan industri otomotif nasional, bukan hanya penjualan kendaraan.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan insentif mobil hybrid disiapkan untuk mendorong pertumbuhan industri nasional. Pembahasan teknis masih berjalan bersama sejumlah pihak, termasuk soal nilai insentif yang akan diajukan ke pemerintah.
Menurut Sarmuji, angka insentif mobil hybrid belum ditetapkan. Pemerintah juga tidak mewajibkan nilainya sama dengan insentif kendaraan listrik berbasis baterai.
"Masih dalam proses pembahasan teknis. Nanti seberapa besar insentif yang akan kita usulkan akan lebih diperjelas lagi," kata Sarmuji, dikutip Antara.
Yang ditekankan adalah adanya dukungan pemerintah untuk memperkuat industri otomotif nasional. Sarmuji memastikan usulan itu masuk tahun ini.
"Tahun ini akan kita usulkan. Usulannya akan tahun ini," ucapnya.
Ketua Pengembangan Pasar Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto memaparkan sejumlah kriteria yang membuat mobil hybrid layak mendapat perhatian pemerintah. Pertama, konsumsi bahan bakar lebih hemat karena mesin bensin lebih jarang hidup dan dibantu tenaga listrik dari baterai.
"Kalau baterainya habis, maka baru mesin bensinnya hidup untuk mengisi baterainya," ujar Jongkie dalam program AutoBizz yang ditayangkan CNBC Indonesia.
Kedua, emisi lebih rendah karena mesin bensin tidak terus menyala. Ketiga, mobil hybrid, plug-in hybrid, dan REEV tidak bergantung pada charging station atau SPKLU yang jumlahnya masih terbatas di Indonesia.
"Jadi kita jangan hanya melihat Jakarta, kita harus melihatnya secara keseluruhan, Indonesia," bebernya.
Alasan keempat, harga mobil hybrid relatif lebih terjangkau dibanding mobil listrik. Penyebabnya, kapasitas baterai yang dipakai lebih kecil sehingga komponen termahal bisa ditekan.
"Ini kan yang paling mahal dari sebuah mobil listrik itu kan baterainya. Jadi, kalau itu full baterai dari depan sampai ke belakang itu pasti lebih mahal dibanding kalau mobil hybrid, plug-in hybrid, REEV, baterainya kecil-kecil," ujarnya.
Alasan kelima menyangkut industri pemasok komponen. Mobil hybrid masih memakai komponen kendaraan konvensional, sehingga pabrik komponen di dalam negeri tetap bisa berproduksi.
"Contoh knalpot, exhaust system dia masih pakai, filter dia masih pakai, radiator dia masih pakai. Jadi, pabrik-pabrik komponen yang eksis ada di Indonesia saat ini juga bisa masih lanjut memproduksi produk itu untuk dipasang di mobil-mobil hybrid, plug-in hybrid, REEV," katanya.
Gaikindo tidak menuntut insentif hybrid sebesar insentif mobil listrik. Namun asosiasi berharap dukungan fiskal tetap diberikan agar pasar hybrid ikut tumbuh.
"Kami mengatakan tidak perlu sebanyak atau sebesar BEV. Tapi kalau boleh dan kalau bisa ini juga diberikan insentif," ujar Jongkie.
Sampai sekarang belum ada kepastian varian model mana yang akan masuk cakupan insentif hybrid. Keputusan final menunggu pembahasan teknis Kemenperin bersama kementerian lain.